20.000 tenaga kerja non ASN NTT Belum dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Berita Aktual Informasi
Pembukaan Sosialisasi Penghargaan Paritrana dan Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (Foto: BPJS TK)

“Masih ada 20.000 orang tenaga kerja non ASN yang bekerja di lingkup pemerintah di NTT yang belum dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kami terus berupaya untuk meyakinkan pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi para pekerja non ASN dalam BPJS Ketengakerjaan”. Demikian yang disampaikan Sisilia Sona usai membuka Kegiatan Sosialisasi Penghargaan Paritrana 2019 dan Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT.

Ia menjelaskan, pemerintah Nusa Tenggara Timur terus mendorong pemerintah Kabupaten di Provinsi berbasis kepulauan ini untuk secara serius memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja non ASN dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sisilia Sona menegaskan bahwa para tenaga kerja non ASN harus diberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan karena hal itu merupakan perintah undang – undang yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya.

Lebih lanjut Sisilia Sona meminta agar pemerintah Kabupaten/ kota mengalokasikan sebagian dana APBD untuk kepentingan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN. Kendalanya adalah walaupun payung hukum sudah ada – lewat instruksi gubernur yang tugaskan bupati dan wali kota  se-NTT  bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan di wilayah masing-masing, dengan keputusan bahwa pada  akhir Novemper 2018 harus dilaksanakan, namun data menunjukkan  baru ada 5 kabupaten  yang meresponnya dengan baik dan  mengikutkan ASNnya dalam BPJS  ketenagakerjaan, dari 22 kabupaten/kota.

“Saat ini, Gubernur NTT sudah mendorong agar semua pemerintah baik bupati maupun walikota untuk melindungi tenaga kerjanya. Gubernur menganjurkan agar semua elemen melangkah bersama untuk mendaftarkan ASN  di wilayah masing-masing dalam kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan aturan hukum yang sudah tegas maka kepala wilayah harus laksanakan semua ketentuan. Asuransi ini juga untuk perangkat desa.” tegas Sisilia Sona di akhir sambutannya.

Sosialisasi ini diikuti oleh Sekda dari 22 kabupaten kota, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 22 kabupaten Kota, Badan Keuangan Daerah dan BKAD.(ea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *