Bupati TTS Dan Rote Bertekad Hentikan Pengiriman PMI Keluar Negeri

Berita Aktual Buletin Berita

Kupang, swarakasih.com — Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Egusem Pieter Tahun mengatakan akan melarang warganya yang akan keluar daerah sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Saya akan hentikan pengiriman tenaga kerja dari TTS untuk bekerja keluar daerah,” katanya kepada sejumlah awak media di Kupang usai pelantikan dirinya bersama wakil bupati, Kamis (14/2/2019).

Menurut Pieter Tahun, sebagai bupati TTS yang baru dilantik, dirinya bersama Wakil Bupati Jhony Armi Koaenay akan melarang warganya untuk pergi bekerja keluar daerah, apalagi keluar negeri sebagai pekerja migran.

Dia mengaku selama ini pekerja migran asal kabupaten TTS yang paling banyak bekerja keluar negeri, dan paling banyak pula yang bermasalah, khususnya di negara Malaysia.

Untuk itu sebagai langkah awal yang akan ditempuh oleh bupati dan wakil bupati TTS yang baru dilantik, pihaknya akan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat sehingga masyarakat yang ada di Desa-desa dapat diberdayakan.
“Dengan dana Desa kami akan memberdayakan warga Desa agar mereka tidak pergi kerja keluar negeri, apalagi secara illegal atau tanpa dokumen yang resmi” tegasnya.

Bupati Rote Ndao, Paulina Haning Bulu

Senada dengan bupati TTS, Bupati Rote Ndao yang baru dilantik, Paulina Haning Bulu juga menegaskan akan melarang warganya untuk bekerja keluar negeri, apalagi secara illegal.

Paulina Haning yang dilantik sebagai bupati Rote Ndao menggantikan suaminya, Leonard Haning yang telah selesai masa baktinya menegaskan, dirinya bersama wakil bupati, Stefanus Mercurius Saek akan mendukung Pemerintah Provinsi yang melarang pengiriman TKI dan TKW yang tidak professional untuk bekerja keluar negeri.

Dia menegaskan, walaupun tenaga kerja wanita dari kabupaten Rote Ndao yang bekerja keluar negeri terbilang minim, namun pihaknya berkomitmen untuk tetap menekan atau meniadakan pengiriman Pekerja Migran Indonesia dari pulau terselatan dan terdepan di wilayah NKRI ini.

“Saya bersama pak Wakil Bupati bertekad untuk menekan atau meniadakan pengiriman Pekerja Migran Indonesia keluar negeri dengan menerapkan peraturan gubernur tentang moratorium pengiriman tenaga kerja dari NTT keluar negeri,” tegasnya.(and)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *