DPRD NTT Akan Panggil Manejemen Undarma

Berita Aktual
Ketua Komisi Dua DPRD NTT, Kasimirus Kolo

Kupang,swarakasih — Komisi Dua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur telah mengagendakan untuk memanggil pihak manajemen Universitas Karyadarma (Undarma) Kupang.

Pemanggilan itu terkait persoalan kesejahteraan karyawan dan dosen yang sudah bekerja namun sampai saat ini tidak mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan dari pihak kampus Undarma Kupang.

Ketua Komisi Dua DPRD NTT, Kasimirus Kolo mengatakan, sebagai lembaga perguruan tinggi yang mempekerjakan karyawan, baik itu staf administrasi maupun dosen, seharusnya pihak manejemen memperhatikan hak dan kewajiban karyawan.

“Jangan hanya menuntut kewajiban dari karyawan, tetapi manejemen kampus juga harus memperhatikan hak-hak karyawan dan dosen,” ungkap Kasimirus Kolo di ruang Komisi Dua usai rapat pemilihan pimpinan Komisi, Selasa (8/10/2019).

Menurut politisi senior partai NasDem NTT ini, pihak manejemen Undarma tidak boleh mengabaikan hak-hak karyawan karena tanpa kerja keras para karyawan dan dosen maka Undarma sudah tentu tidak akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas.

Kolo yang juga pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor Tiga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang ini menegaskan, persoalan tenaga kerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena menyangkut hajat hidup tenaga kerja beserta keluarga.

Terhadap perlakuan pihak manajemen Undarma, saat ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Dua orang karyawan dan Delapan orang dosen telah melaporkan pihak Undarma ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT terkait gaji dan tunjangan yang belum diterima.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media, rata-rata karyawan dan dosen yang tidak dibayarkan gaji dan tunjangan oleh manajemen Undarma bervariasi antara Dua sampai Delapan tahun.

Wakil ketua DPRD NTT, Inche Sayuna menegaskan, selain persoalan hak karyawan yang tidak dibayarkan, pihak manejemen kampus juga harus memperhatikan persyaratan administrasi sebagai syarat pendirian kampus.

Untuk itu sebagai pimpinan DPRD NTT, politisi Partai Golkar ini meminta pihak Undarma mentaati aturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi serta lsejumlah peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang Perguruan Tinggi.

“Walaupun sudah ada izin operasionalnya tetapi Perguruan Tinggi harus tunduk dan taat pada aturan yang telah dikeluarkan,” tegas Sayuna.

Dengan demikian lanjut Sayuna, DPRD NTT akan meminta Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT) untuk menertibkan Perguruan-Perguruan Tinggi Swasta yang ada di NTT agar taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. (andi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *