DPRD NTT Desak Pemerintah Koreksi Manejemen Undarma

Berita Aktual
Ketua Komisi Lima DPRD NTT, Yunus Takandewa

Kupang,swarakasih — Komisi Lima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur mendesak Pemerintah Provinsi NTT, melalui Biro Kesra untuk segera turun tangan guna mengoreksi manejemen penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan di Universitas Karyadarma (Undarma) Kupang.

“Dari sisi pendidikan, Komisi lima meminta pemerintah provinsi NTT segera melakukan penertiban terhadap lembaga pendidikan tinggi di NTT yang dinilai tidak tertib. Sedangkan soal pemenuhan hak-hak karyawan, Komisi Dua telah mengagendakan untuk memanggil pihak manejemen Undarma,” kata Ketua Komisi Lima, Yunus Takandewa, Kamis (10/10/2019) di gedung Dewan setempat.

Menurut Takandewa, jika pihak Undarma Kupang tidak memenuhi rsyaratan yang diamanatkan dalam Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional dan juga peneyelengaraan Universitas, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan karena baginya, DPRD NTT tidak menginginkan adanya praktek sistem penyelenggaraan kampus meninggalkan sisi buruk, baik dari aspek manejemen maupun pemenuhan hak-hak karyawan yang bekerja.

“Bila hal itu tidak dipenuhi maka kampus tersebut tidak sehat sehingga pemerintah wajib melakukan koordinasi dan mengambil tindakan yang menyelematkan wajah pendidikan di NTT,” ungkap Takandewa.

Sebelumnya, Wakil ketua DPRD NTT, Inche Sayuna menegaskan, selain persoalan hak karyawan yang tidak dibayarkan, pihak manejemen kampus juga harus memperhatikan persyaratan administrasi sebagai syarat pendirian kampus.

Untuk itu sebagai pimpinan DPRD NTT, politisi Partai Golkar ini meminta pihak Undarma mentaati aturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi serta lsejumlah peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang Perguruan Tinggi.

“Walaupun sudah ada izin operasionalnya tetapi Perguruan Tinggi harus tunduk dan taat pada aturan yang telah dikeluarkan,” tegas Sayuna.

Dengan demikian lanjut Sayuna, DPRD NTT akan meminta Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT) untuk menertibkan Perguruan-Perguruan Tinggi Swasta yang ada di NTT agar taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Terhadap perlakuan pihak manajemen Undarma, saat ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Dua orang karyawan dan Delapan orang dosen telah melaporkan pihak Undarma ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT terkait gaji dan tunjangan yang belum diterima.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media, rata-rata karyawan dan dosen yang tidak dibayarkan gaji dan tunjangan oleh manajemen Undarma bervariasi antara Dua sampai Delapan tahun. (andi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *