Stunting di NTT Capai 40,3 Persen

Berita Aktual
Sekertaris Fraksi Partai Gerindra DPRD NTT, Jan Pieter Windy

Kupang, swarakasih — Tingginya angka stunting (kurangnya asupan gizi pada balita dan ibu hamil, red) di provinsi Nusa Tenggara Timur akan membuat anak-anak di Nusa Tenggara Timur yang mengalami masalah pertumbuhan (suspected stunted growth) akan sulit bersaing ditengah dunia yang makin dinamis, makin kompetitif dan makin menuntut kapasitas personal dan interpersonal yang memadai.

“Stunting bukan sekedar persoalan kesehatan. Stunting adalah persoalan ketahanan pangan rumah tangga, tentang asupan gizi untuk ibu hamil, bukan sekedar tentang langkah-langkah kuratif seperti pemberian makanan tambahan bagi Batita dan Balita,” ungkap sekertaris Fraksi Partai Gerinda DPRD NTT, Jan Pieter Windy saat sidang paripurna DPRD NTT dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap pengantar nota keuangan Gubernur NTT atas rancangan APBD ahun anggaran 2020, Selasa (29/10/2019) di gedung DPRD NTT.

Bagi Fraksi Gerindra DPRD NTT, mengatasi stunting harus menjadi kesadaran dan upaya bersama mulai dari kampung dan desa, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, pendamping nelayan dan lembaga-lembaga keagamaan, serta mewajibkan dana desa, APBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, dan upaya-upaya promotive untuk meningkatkan pemahaman tentang asupan gizi bagi ibu hamil. “Masa depan NTT bergantung pada perempuan yang mengandung dan merawat generasi NTT,” tegas Windy.

Menurut Fraksi Gerindra, salah satu penyebab yang secara tidak langsung berkontribusi pada tidak meratanya pelayan publik, khususnya dalam upaya pencegahan stuntut growth atau masalah pertumbuhan adalah kacaunya data kependudukan. Partai Gerindra melihat pendistribusian pembangunan berbasis penduduk sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengetahui secara baik keberadaan dan kondisi penduduknya. “data kependudukan bukanlah sekedar angka-angka statistik,” kata Windy.

Dengan demikian Fraksi Gerindra DPRD NTT berpendapat bahwa korelasi yang kuat antarakacaunya data kependudukan dengan tidak meratanya pembangunan kepada masyarakat dan juga berkorelasi dengan tingginya perdagangan manusia yang memanipulasi data penduduk disebabkan oleh kacaunya data kependudukan.

“Untuk kami dari Fraksi Gerindar DPRD NTT minta agar pemerintah provinsi NTT melakukan konsolidasi data kependudukan secara regional dimasing-masing kabupaten,” ungkap Jan Windy.

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menunjukan bahwa prevelensi nasional Balita pendek dan balita sangat pendek (Stunting) adalah 29.6 persen. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, prevelensinya adalah 40,3 persen. artinya masih sangat jauh dari kriteria WHO atau Badan PBB yang mengurus masalah kesehatan. (andi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *