Wali Kota Kupang Bertekad Hidupkan Kembali Geliat Ekonomi Pasca Pandemi

Berita Aktual Buletin Berita Informasi Uncategorized
Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore, saat mengikuti Webinar yang bertajuk Menghidupkan Kembali Geliat Ekonomi Daerah, Rabu 26 Agustus 2020.

( SWARA KASIH ) – Wali Kota Kupang – Jefri Riwu Kore, pada  Rabu, 26 Agustus 2020 kemarin hadir menjadi salah satu narasumber dalam seminar daring atau webinar yang digagas oleh PT Aplikanusa Lintasarta, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi data, internet dan pelayanan teknologi informasi. Webinar yang bertajuk Menghidupkan Kembali Geliat Ekonomi Daerah, dipandu oleh Hanggo Prakoso dari Lintasarta dengan menghadirkan 6 narasumber, yakni Wali Kota Kupang- Jefri Riwu Kore, Profesor Suhono Harso Supangkat, Isyak Meirobie, Wakil Bupati Belitung – Setiaji, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dan Alfi Asman, Direktur Bisnis Lintasarta.

Wali Kota Kupang – Jefri Riwu Kore memaparkan upaya Pemerintah Kota Kupang dalam memulihkan ekonomi saat pandemi Covid-19. Dalam segmen pertama, dibahas dampak perekonomian penerapan PSBB di sebagian besar daerah di Indonesia. “ Kota Kupang merupakan daerah yang paling terakhir dilanda Covid-19. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kota Kupang, ada 41 kasus yang terjadi, dimana 38 pasien telah dinyatakan sembuh, 2 masih dirawat, dan hanya 1 orang meninggal” kata Jefri.

Wali Kota Kupang juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT tidak menerapkan PSBB namun membatasi aktivitas di ruang serta fasilitas publik, termasuk memberlakukan kerja, belajar serta ibadah dirumah selama 3 bulan lebih. “Hal tersebut mempertimbangkan karakteristik daerah dan sosial kemasyarakatan di NTT khususnya Kota Kupang yang sebagian masyarakat menggantungkan penghidupan dari aktivitas berdagang dan jasa. Berbagai ruang atau fasilitas publik yang dihentikan sementara aktivitasnya, mencakup pusat-pusat perbelanjaan, sekolah, kantor-kantor pemerintahan. Pemerintah tetap memperbolehkan aktivitas perdagangan di pasar-pasar tradisional namun dibatasi jam operasional serta memperketat kontrol penerapan protokol Covid-19” tegas Jefri.

Menurut Jefri Riwu Kore, Kota Kupang sebagai daerah penghubung untuk bepergian ke daerah lainnya di Provinsi NTT, Kota Kupang rentan terdampak Covid 19. “Namun karena pertimbangan-pertimbangan rasional maka Kota Kupang tidak pernah menerapkan PSBB, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti yang dilakukan daerah lainnya di Indonesia” katanya.

Jefri Riwu Kore menambahkan, dengan adanya karakteristik budaya NTT yang cukup kental, menyebabkan Pemerintah tidak dapat memaksakan penerapan protokol kesehatan dalam tatanan hidup masyarakat. “Kota Kupang sangat majemuk, orang-orangnya punya budaya yang sangat kental kekeluargaannya, sehingga ada beberapa kebiasaan yang sulit dihilangkan meskipun bertentangan dengan protokol Covid-19 yang seharusnya ditaati. Namun dalam setiap kesempatan pemerintah tetap mensosialisasikan serta melarang interaksi fisik dan konsentrasi massa di tempat-tempat umum demi keselamatan warga ditengah pandemi Covid-19” ungkapnya.

Dalam segmen ke 2 tentang keberlangsungan ekonomi dalam seminar daring atau webinar yang digagas oleh PT Aplikanusa Lintasarta, Walikota Kupang mengatakan, Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan rasionalisasi, refokusing dan realokasi anggaran sesuai ketentuan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19. “Pemerintah Kota Kupang telah merasionalisasi 42,2 Milyar rupiah dari APBD Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan bagi upaya penanganan medis serta penanggulangan dampak sosial melalui social safety net sebesar 22 Milyar. Untuk itu Pemkot melalui Diskominfo dan Dinas Sosial menciptakan sistem dengan platform web untuk memudahkan penyaluran bansos” jelasnya.

Menurut Jefri, penerima bantuan di Kota Kupang sudah mencapai 37.625 kepala keluarga dan masih terus bertambah. Bantuan berupa sembako, bantuan tunai, non tunai, bersumber dari bantuan pusat. “Namun ada juga yang berasal dari donasi-donasi berbagai kalangan serta para stakeholders serta mitra. Para penerima bantuan merupakan mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejateraan Sosial, atau DTKS, data ini juga sedang pemerintah benahi terus agar tepat sasaran, jumlah dan guna”lanjutnya.

Selain skema bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun Kota, Pemkot juga berupaya memulihkan ekonomi terutama bagi masyarakat yang memiliki giat usaha kecil dan menengah, antara lain lewat pengguliran Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, atau PEM. “Dana PEM hingga saat ini telah digulirkan kepada 16.816 pelaku usaha. Program ini awalnya untuk penguatan modal usaha, namun dengan terjadinya pandemi kini lebih dikonsentrasikan bagi pemulihan ekonomi masyarakat khususnya yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah”pungkas Jefri. (NYONGKI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *